KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ISTRI AKIBAT POLIGAMI SIRRI

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Istri, Poligami Sirri.
Poligami sirri merupakan praktik poligami yang dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi tanpa persetujuan maupun pengetahuan istri pertama atau pihak lain yang berwenang. Salah satu kasus poligami sirri yang pernah terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, ialah perkawinan poligami sirri yang dilakukan Oskar bin Ambo Tang dengan Norpiah binti Mahmud. Awalnya pasangan ini mengajukan perkara penetapan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama Tenggarong, akan tetapi setelah pemeriksaan perkara ternyata perkawinan ini merupakan praktik poligami yang didahului dengan kawin sirri. Akibat dari perkawinan yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi tersebut menyebabkan tidak adanya akibat hukum yang timbul bagi istri maupun anak. Maraknya contoh kasus di atas menimbulkan banyak pertanyaan mengenai akibat poligami sirri terhadap istri ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Kepastian hukum ialah pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kepastian hukum terhadap istri akibat poligami sirri dan dampak poligami sirri. Kemudian penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Pendekatan normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan hanya mengatur mengenai perkawinan poligami yang telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Sehingga poligami sirri tidak termasuk di dalamnya, karena perkawinan tersebut tidak pernah dicatatkan dan tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang. Akibatnya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan tidak mempunyai kekuatan hukum, yang mana hal ini juga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang timbul bagi istri maupun anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Akan tetapi, istri dari poligami sirri tetap memiliki hak-hak dasar sebagai manusia sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dari perkawinan poligami sirri ini menimbulkan dampak yang sangat merugikan terlebih bagi istri dan anak baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Akan tetapi dilihat dari banyaknya kasus yang terjadi, sisi positif tidak seimbang dengan sisi negatifnya