TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKIBAT TIDAK MENJALANKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERKAIT PEMBERIAN NAFKAH PASCA CERAI

Kata Kunci : Akibat Tidak Melaksanakan Putusan, Nafkah Pasca Cerai.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh Banyak hak-hak yang seharusnya
didapatkan oleh perempuan (mantan istri) maupun anak pasca terjadinya
perceraian yang seringkali terabaikan. Jika terjadi kasus seperti ini maka hal yang
paling berdampak adalah anak. Karena tidak sedikit orang tua yang lalai akan
tanggung jawab dan kewajiban kepada anak setelah bercerai, hingga anak menjadi
terlantar. Dari latar belakang yang dipaparkan diatas, maka dirumuskanlah 3 (tiga)
fokus pokok masalah, antara lain yaitu : 1. Untuk mengetahui bagaimana putusan
pengadilan terkait nafkah pasca cerai dalam perkara No. 2569/Pdt.G/2022/PA.Gs.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap akibat tidak
menjalankan putusan pengadilan terkait nafkah pasca cerai dalam perkara No.
2569/Pdt.G/2022/PA.Gs. 3. Untuk mengetahui apa upaya hukum yang dapat
diambil oleh pihak istri dan anak dalam perkara No 2569/Pdt.G/2022/PA.Gs.
Studi ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis
peraturan perundang-undangan terkait nafkah pasca cerai, termasuk putusan
pengadilan yang menetapkannya. Disebabkan Jenis penelitaan ini adalah
penelitian pustaka (library research), maka buku, kitab, jurnal, makalah, artikel
yang berkenaan dengan topik tidak terlepas dari kajian.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan secara jelas
dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Putusan No.
2569/Pdt.G/2022/PA. Gs Pelaksanaan dari isi putusan tersebut tidak dijalankan
sebagaimana mestinya masih banyak suami/pemohon/tergugat rekonvensi yang
tidak membayarkan kewajibannya berupa nafkah pasca putusnya perkawinan.
Terkait konsekuensi yang didapat karena tidak membayarkan tunjangan hak anak
ini bisa terkena pasal penelantaran anak (pasal 76 dan 77 UU No 35 tahan 2014)
yang ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh mantan istri untuk memperoleh
haknya adalah mengajukan upaya paksa ke pengadilan terhadap mantan suami
agar memberiakan nafkah yang disebut permohonan eksekusi putusan. Instrumen
hukum yang digunakan dalam putusan tersebut adalah Pasal 195-197 HIR,
memberikan legitimasi kepada pihak yang merasakan dirugikan haknya dalam
rumah tangga untuk menuntut keadilan.