TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI SURAT REKOMENDASI PSIKOLOG OLEH P2TP2A DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Kata kunci : Tinjauan Yuridis, Dispensasi Kawin, Rekomendasi Psikolog,
Pengadilan Agama.
Batas minimal usia pernikahan telah diatur pada Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya
diizinkan jika telah berusia 19 Tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.
Peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi hak anak dan juga
mempertimbangkan moral, agama aspek psikologis dan lainnya. Namun sampai
saat ini perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di Indonesia dan
beberapa faktor penyebabnya yaitu rendahnya pendidikan, masalah ekonomi,
pemahaman budaya, dan hamil diluar nikah yang disebabkan oleh pergaulan
bebas. Dengan adanya peristiwa diatas mereka terpaksa mengajukan permohonan
dispensasi kawin (Diska) di pengadilan untuk mendapat izin menikah dibawah
umur. Adapun penelitian terfokus pada prosedur dalam memperoleh surat
rekomendasi psikolog serta tinjauan yuridis terhadap proses permohonan
dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan, dengan
pendekatan Yuridis normative. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan
metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Responden utama dalam
penelitian ini yaitu hakim dan psikolog dari P2TP2A Mojokerto. Mengenai surat
rekomendasi psikolog yang diterapkan di Pengadilan Agama Mojokerto dalam
persidangan Diska
Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa prosedur untuk mendapatkan surat
rekomendasi Psikolog yang dibutuhkan dalam persidangan Diska di Pengadilan
Agama Mojokerto yaitu mendaftarkan permohonan Diska, mengikuti layanan
konsultasi, dan menyerahkan surat tersebut kepada hakim. Dan hal ini barpacu
pada Pasal 15 huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa
dalam memeriksa anak yang dimohonkan Diska, hakim dapat meminta
rekomendasi dari psikolog dan pekerja sosial professional lainnya. Program ini
bertujuan memastikan kesiapan psikis anak yang mengajukan permohonan Diska
sebelum melanjutkan ke pernikahan dengan adanya MoU antara Pengadilan
Agama Mojokerto dengan P2TP2A.