PENANGANAN NASABAH WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN RAHN DI KSPPS BMT PONDOK PESANTREN BAKALAN (Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 dan No. 68 Tahun 2008)

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Wanprestasi, RAHN, Rahn Tasjily, BMT.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penanganan
wanprestasi nasabah dalam pembiayaan RAHN di KSPPS BMT Pondok Pesantren
Bakalan Klepek serta menilai kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun
2002 tentang RAHN dan Fatwa DSN-MUI No. 68 Tahun 2008 tentang Rahn Tasjily.
Fokus penelitian ini adalah bagaimana cara BMT menangani nasabah wanprestasi
dan apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian
lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan Fatwa DSN-MUI
No. 25 Tahun 2002 dan No. 68 Tahun 2008.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan wanprestasi dilakukan
secara bertahap melalui pengingat sebelum jatuh tempo, surat peringatan (SP1–SP3),
penagihan langsung, musyawarah, restrukturisasi pembiayaan, hingga eksekusi
jaminan sebagai langkah terakhir. Mekanisme tersebut telah mencerminkan prinsip
ekonomi syariah yang mengutamakan musyawarah dan penyelesaian secara baik.
Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena masih tingginya tingkat
wanprestasi dan lemahnya monitoring pembiayaan.
Praktik pembiayaan yang diterapkan merupakan bentuk Rahn Tasjily, yaitu
barang jaminan tetap dikuasai nasabah sedangkan dokumen kepemilikannya ditahan
oleh pihak BMT. Praktik ini secara umum telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.
68 Tahun 2008. Selain itu, mekanisme penanganan wanprestasi juga telah sesuai
dengan Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002, terutama dalam hal penahanan jaminan
dan pelaksanaan eksekusi sebagai langkah terakhir.
Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan, terutama dalam
transparansi penetapan ujrah, proses penjualan jaminan, serta adanya pemotongan
dana di awal pembiayaan yang perlu dipisahkan secara akad agar sesuai dengan
prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem monitoring dan
manajemen risiko agar praktik pembiayaan RAHN lebih sesuai dengan prinsip
keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.