ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PELUNASAN UTANG DENGAN BARANG DAGANGAN BERBEDA NILAI (Studi Kasus Antar Pedagang Sembako di Pasar Kedurus)

Kata Kunci: Pelunasan Utang, Barang Berbeda Nilai, Akad Qardh, Gharar,
Taqdir al-Qimah, Ṣulḥ, Pasar Kedurus.
Penelitian ini mengkaji praktik pelunasan utang dengan barang dagangan
berbeda jenis dan nilai di kalangan pedagang sembako Pasar Kedurus, Surabaya.
Praktik ini sering muncul karena keterbatasan stok barang dan kebutuhan
mendesak, di mana utang beras misalnya dilunasi dengan minyak goreng atau telur
dengan kecap, tanpa adanya catatan tertulis. Penelitian ini dilakukan untuk
menjawab rumusan masalah, yaitu bagaimana praktik pelunasan utang dengan
barang berbeda nilai yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Kedurus dan
bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pelunasan utang dengan barang
berbeda nilai tersebut.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pelunasan utang
dengan barang berbeda nilai yang terjadi antar pedagang di Pasar Kedurus serta
untuk menganalisis praktik tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam sehingga
dapat diketahui kesesuaiannya dengan prinsip muamalah. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan teknik wawancara mendalam,
observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan
pendekatan normatif-yuridis berdasarkan Al-Qur’an, Hadis, dan pandangan empat
mazhab fiqih.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut berjalan atas dasar
kepercayaan dan semangat gotong royong, namun rentan menimbulkan konflik
karena minimnya pencatatan. Dari perspektif hukum Islam, praktik pelunasan dapat
dibenarkan apabila menggunakan mekanisme taqdīr al-qīmah dan dilandasi
kerelaan kedua pihak. Namun, tanpa kejelasan nilai dan pencatatan, praktik ini
mengandung unsur gharar fahisy dan berpotensi menimbulkan kezaliman.
Penyelesaian konflik umumnya dilakukan melalui akad ṣulḥ. Penelitian ini
merekomendasikan pentingnya pencatatan utang sederhana agar praktik muamalah
di pasar tradisional sesuai dengan prinsip syariah.