ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO (Studi Komparasi Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Mr dan Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Mr)

Kata kunci : Hukum Islam, Hukum Positif, Dispensasi Kawin, Studi Komparasi.
Pernikahan di bawah umur atau biasa disebut dispensasi kawin di
Pengadilan Agama Mojokerto pada studi komparasi penetapan nomor
321/Pdt.P/2024/PA.Mr dan penetapan nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Mr bahwa pada
penetapan tersebut salah satu dikabulkan salah satu ditolak padahal pada
penetapan tersebut sama dalam keadaan hamil 3 bulan dan usia di bawah 19 tahun
bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan nomor tersebut, apakah
Pengadilan Agama Mojokerto berpacu pada Pusat Pelayanan Terpadu
Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau dalam pertimbangan hakim
tersendiri. Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah :(1) Apa Pertimbangan
Hakim Dalam Pegabulan Permohonan Dispensasi Kawin Penetapan Nomor
321/Pdt.P/2024/PA.Mr (2)Apa Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan
Permohonan Dispensasi Kawin Pada Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Mr)
(3)Bagaimana Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penetapan
Hakim Dalam Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Mr dan Penetapan Nomor
597/Pdt.P/2024/PA.Mr.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
komparatif (comparative approach) dengan tujuan perbandingan ini adalah untuk
mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing. dengan menggunakan
bahan hukum primer dan hukum sekunder. Yang dikumpulkan dengan teknik
observasi, wawancara dan dokumentasi.data dianalisis melalui analisis deskriptif.
Menurut Hukum Islam dalam kesepakatan para ulama’ bahwasannya
nikah pada usia dini itu diperbolehkan dengan syarat sudah baligh/mumayyiz.
menurut Hukum Positif, pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin sesuai
dengan ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat 2 yang
menyebutkan apabila terjadi penyimpangan pada ayat 1 mengenai umur, maka
dispensasi kawin dapat diajukan dengan menyertakan alasan yang mendesak
disertai bukti yang cukup. Tetapi menyimpang pada dispensasi kawin pada
PERMA No. 05 Tahun 2019 dengan mengedepankan dalil Perlindungan anak
pada UU RI No 35 Tahun 2014 Revisi dari UU No. 23 Tahun 2002. Hal ini
Hakim juga sudah benar dalam memutuskan penetapan tersebut yang telah
dikaitkan dengan qoidah fikhiyyah bahwasannya di dalam pernikahan diharapkan
adanya keutuhan rumah tangga, dengan adanya penolakan keputusan yaitu untuk
menghindari adanya perceraian yang disebabkan oleh adanya psikologis anak
yang kurang mampu dan masih kondisi labil.